"Tidak. Ini diserahkan (penanggungjawab) ke gubernur daerahnya masing-masing," kata Kepala BNPB Syamsul Ma'arif kepada wartawan di sela Rapat pembahasan status Awas dan penanggulangan bencana letusan Gunung Kelud di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur, Jalan A Yani, Waru, Sidoarjo, Rabu (19/2/2014).
Ia memuji sikap Gubernur Jawa Timur Soekarwo yang mengambil alih bencana letusan Gunung Kelud dan menetapkannya sebagai bencana provinsi.
"Ya bagus lah, karena pak Gubernur take over bencana cukup di tingkat provinsi. Tapi artinya begini, kita jangan membuat definisi masing-masing tingkatan bencana. Pada prinsipnya seluruh wilayah di Indonesiakan penuh dengan bencana dan ada petanya," tuturnya.
Syamsul berharap, ketika terjadi bencana, masyarakat setempat, pemerintah daerah setempat harus siap. Ia mengakui, ada beberapa kendala yang dihadapinya saat ini seperti sumber daya manusia (SDM) cukup bingung dalam menanganinya.
"Tapi terus kita latih (SDM). Juga berapa anggarannya. Jadi jangan sampai ketika gubernur masih segar bugar, bupatinya masih sehat, tiba-tiba kita loncat ke bencana nasional," kata Syamsul.
"Nyatanya saya datang ke sini. SDM saya bawa, anggarannya kita tentukan untuk memenuhi kebutuhan mungkin yang tidak teratasi oleh pemerintah daerah," tandasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar